Yogyakarta – Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Rohina, M.Si., menjadi narasumber dalam Seminar Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Kamis (23/7). Seminar yang mengusung tema “Rekonstruksi Ketahanan Keluarga sebagai Fondasi Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan” tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kongres APSI yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pembangunan sosial Indonesia. Forum ini bertujuan memperkuat jejaring akademik dan kolaborasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Rohina hadir membawakan materi bertajuk “Best Practice Ketahanan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta”, yang menampilkan pengalaman implementasi berbagai program pembangunan keluarga yang telah dijalankan Kemendukbangga/BKKBN bersama pemerintah daerah dan para mitra.
Dalam paparannya, Rohina menegaskan bahwa ketahanan keluarga bukan berarti keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah, melainkan keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, serta kemampuan fisik, ekonomi, sosial, mental, dan spiritual untuk bertahan, beradaptasi, serta berkembang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, tantangan keluarga saat ini semakin kompleks, mulai dari stunting, perceraian, disrupsi digital, kerentanan ekonomi, penuaan penduduk, perkawinan anak, hingga persoalan kesehatan mental sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektor.
“Persoalan keluarga bersifat multidimensi sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan keluarga itu sendiri agar pembangunan keluarga dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rohina.
Rohina selanjutnya memaparkan berbagai praktik baik pembangunan ketahanan keluarga di DIY yang dikembangkan menggunakan pendekatan life cycle approach, yaitu intervensi yang disesuaikan dengan setiap tahapan kehidupan keluarga, mulai dari masa pranikah, keluarga dengan balita, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Berbagai inovasi yang diperkenalkan antara lain penguatan Bina Keluarga Balita (BKB), program TAMASYA, KERABAT, Sekolah Ayah, Generasi Berencana (GenRe), Bina Keluarga Remaja (BKR), Lansia Berdaya (SIDAYA) melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Sekolah Lansia, serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta layanan konseling di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra). Menurut Rohina, keberhasilan DIY tidak terlepas dari dukungan regulasi daerah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan setiap program berjalan secara terpadu.
“Pendekatan siklus hidup memastikan setiap keluarga memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya sehingga mampu membangun ketahanan sejak awal hingga memasuki usia lanjut,” jelasnya.
Sebagai institusi yang mengemban mandat pembangunan kependudukan dan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN terus memperkuat perannya melalui pengembangan kebijakan, pendampingan keluarga, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai mitra pembangunan. Melalui forum APSI, Kemendukbangga/BKKBN tidak hanya membagikan pengalaman implementasi program di lapangan, tetapi juga membuka ruang dialog akademik untuk memperkaya pendekatan pembangunan keluarga berbasis bukti (evidence-based policy). Sinergi antara dunia akademik dan pemerintah diharapkan menghasilkan inovasi kebijakan yang semakin responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan demografi yang dihadapi Indonesia.
Menutup paparannya, Rohina mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembangunan keluarga sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional berawal dari keluarga yang berkualitas, sehingga penguatan ketahanan keluarga harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Rohina juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas dalam mereplikasi berbagai praktik baik pembangunan keluarga sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan upaya penguatan ketahanan keluarga mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing sebagai modal dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Tiara Rosivanengtyas
Dokumentasi : Diah Sulistyowati
Rilis : Kamis, 23 Juli 2026
